JAKARTA, bantanews.com – MAHKAMAH Agung (MA) kedatangan tamu tak biasa. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung MA pada Selasa, 17 Juni 2026.

Di hadapan Ketua MA Sunarto, para bos media digital ini tidak sedang memprotes sengketa pemberitaan. Mereka datang membawa proposal kerja sama yang ambisius: mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah.

Tujuannya mulia, yakni menyebarkan virus damai demi memangkas tumpukan perkara yang saban tahun menyelimuti meja para hakim agung.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beraudiensi dengan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakarta, Selasa 17/06/2026 dan diterima langsung oleh Ketua MA Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang pengajuan kerjasama kedua belah pihak melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat guna memperkuat budaya mediasi nasional dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, media siber punya peran strategis menjembatani informasi hukum ke masyarakat.

“SMSI berinisiatif agar perwakilan-perwakilan SMSI di daerah dapat menjadi bagian dari program mediator yang dicanangkan MA,” ujarnya.

SMSI melihat mediasi sebagai solusi strategis untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian.

Untuk itu, Firdaus, menyatakan pihaknya siap mendukung visi Mahkamah Agung dalam membangun budaya mediasi di Indonesia.

“Kami ingin menyambut visi Ketua MA, Prof. Sunarto, untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah,” tandasnya.

Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.

Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan mediator profesional dan kredibel.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.

Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani lembaga peradilan setiap tahun.

Sunarto mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.

Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Turut mendampingi Ketua MA, Hakim Agung Heru Pramono; Dr. Adi Julia Cakrawala, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas MA; Didik Trisulistia, S.H., M.H., Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI; serta Edi Hudiata, S.H., M.H., Hakim Yustisial MA RI.

Dari SMSI mendampingi Ketua Umum diantaranya, Taufiqurohman, A.K. Wakil Ketua Dewan Penasihat; Dr. Hendri Yanto Attan, Wakil Sekjen; Iwan Jamaluddin, Bendahara SMSI Pusat; dr. Nishal Dilon, Direktur Media Crisis Center; dan Eman Sulaiman Humas SMSI.

Fokus Kerja Sama

Dalam surat yang diajukan kepada Mahkamah Agung, SMSI menawarkan tiga fokus utama kerja sama, yakni:

Menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan sengketa di era digital.

JAKARTA, bantanews.com – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin memaparkan kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dalam forum yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago itu, Muhidin menjelaskan bahwa Pemprov Kalsel menetapkan tiga wilayah prioritas penanganan karhutla, yakni kawasan ring satu Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru, wilayah utara yang meliputi HSS, HST, HSU, Balangan, Tabalong dan sebagian Tapin, serta wilayah timur Pegunungan Meratus yang mencakup Tanah Bumbu, Kotabaru dan sebagian Tanah Laut.

Menurut Muhidin, kondisi lahan rawa dan gambut membuat Kalsel rentan mengalami karhutla, terutama saat musim kemarau panjang. Ia menyebut karhutla di Kalsel memiliki pola berulang yang pernah terjadi pada 2011, 2015, 2019 dan 2023. Pada 2023 lalu tercatat 2.799 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 190.394 hektare.

Berdasarkan data SIPONGI periode 1 Mei hingga 17 Juni 2026, terdapat 492 titik panas dengan delapan kejadian kebakaran yang membakar 33,52 hektare lahan. Kabupaten Tapin menjadi daerah dengan hotspot tertinggi, sedangkan lahan terbakar terluas terjadi di Kabupaten Banjar.

“Vegetasi gambut mulai mengering, muka air menurun, dan titik panas diperkirakan meningkat menjelang puncak kemarau pada Agustus hingga September 2026,” ujar Muhidin.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Kalsel telah menerbitkan surat edaran kesiapsiagaan karhutla kepada seluruh kabupaten/kota. Langkah mitigasi juga dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, sosialisasi, simulasi penanganan, patroli lapangan hingga pembangunan embung, kanal dan pintu air.

Pemprov Kalsel juga menyiapkan 1.777 personel pemadam karhutla, sekitar 3.000 personel pendukung, serta ratusan unit kendaraan operasional, patroli dan mesin pompa air untuk mendukung penanganan di lapangan.

Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla harus dimulai dari langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengingatkan seluruh daerah agar meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau tahun ini diprediksi datang lebih cepat dan lebih kering akibat pengaruh El Nino.

Rakorsus tersebut diikuti sejumlah kepala daerah dari provinsi rawan karhutla sebagai upaya memperkuat sinergi nasional menghadapi musim kemarau 2026. (adv/aqmar/bn).